PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017
Abstract
Untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang bercirikan akuntabilitas, transparan dan parsipatif maka fungsi-fungsi manajemen harus diterapkan dengan baik sekalipun dalam organisasi pemerintah. Menurut G. R Terry dalam buku berjudul Principle of Managament dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian), yang biasa dikenal adalah POAC. Fungsi controling dalam hal ini diartikan pengawasan, dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Peran, Kendala, dan Pembinaan Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan Di Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode Normatif dan Empirik. Dari hasil penelitian ini, Inspektorat menyelenggarakan fungsi Perencanaan program pengawasan; Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Pemeriksaan; pengusutan; pengujian; dan penilaian tugas pengawasan. Kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan di wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Auditor; Kompetensi Auditor Terbatas; Terbatasnya Sarana dan Prasarana Tugas. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya adalah: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dan Bimbingan Teknis (Bimtek).
