Penerapan Otonomi Daerah Pada Sektor Pelayanan Dan Prinsip Good Governance (Studi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Bekasi)

Abstract

Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, namun dalam sistem pemerintahan daerah menganut prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Secara teoritis, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong demokrasi lokal, mendekatkan negara dengan rakyat. Selain itu, otonomi daerah dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana implementasi pengaturan otonomi daerah pada sektor pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi? 2) Mengetahui bagaimana upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi terkait dengan prinsip-prinsip good governance? Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi, fenomena, atau masalah tanpa harus mengubah makna yang diterima dalam masyarakat atau kelompok sosial penerima pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan hasil wawancara dengan 3 petugas pelayanan publik di kota Bekasi yaitu; 1 orang di kantor layanan barang publik, 1 orang di layanan layanan publik, 1 orang di departemen layanan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) penerapan peraturan otonomi daerah pada sektor pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi, yaitu; Pelayanan terpadu satu pintu di bidang barang, jasa dan administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017, tentang Kode Etik Khusus Bagi Aparatur Di Bidang Penanaman Modal kantor dan layanan terpadu satu atap. 2) upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi terkait dengan prinsip Good Governance yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan.