Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mohd. Yasin, Siti Qomariyah, Jamahari Jamahari — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ada untuk mengatasi tingginya angka Stunting di Indonesia, namun dari setiap kebijakan yang dijalankan bisa mengandung resiko untuk gagal mencapai tujuan yang sebenarnya di cita-citakan karena dalam mengimplementasikan belum secara optimal. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurnan Stunting di Desa Tanjung Pasir dan Kendala serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi penurnan Stunting ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan instansi pemerintahan terkait dan observasi lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen dalam mengurangi angka stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Tanjung Pasir telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui kasus Stunting, kini masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Pendampingan Hukum Posbakum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Sarmila Sarmila, Mohd. Yasin, Jamahari Jamahari — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Masalah utama dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Dan Pendampingan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Berdasarakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan pendampingan hukum posbakum dalam melayani dan mendampingi orang yang tidak mampu, dan mengetahui upaya-upaya dan solusi dari pelayanan dan pendampingan hukum posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Udang-undang dan pendekatan Sosiologis, yang menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan bagaimana sosial masyarakatnya. Teknik Pengumpulan Data adalah melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan beberapa informan. Data yang diperoleh oleh peneliti akan di analisis untuk menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang telah di ambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1). Pelayanan dan Pendampingan hukum di posbakuum pengadilan agam kuala tungkal yaitu berupa Pemberian informasi, Konsultasi, Advis/nasihat hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan, Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum (OBH) atau advokat yang memberi bantuan hukum secara cuma cuma ( prodeo). (2). Kendala-kendala pendampingan hukum posbakum berupa Letak Posbakum, Kurangnya sosialisasi Posbakum di masyarakat, Kurangnya informasi tentang adanya Posbakum, Pembahasan pemberian layanan dan pendampingan hukum di Posbakum. (3). Adapun beberapa Upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk pendampingan hukum di posbakum pengadilan agama kuala tungkal yaitu Menyebarluaskan atau menginformasikan tentang Posbakum, Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum atau buta hukum mengenai Posbakum, Mengadakan website tanya jawab di Posbakum, Meningkatkan anggaran dana di Posbakum.

Strategi Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Mengatasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Kuala Tungkal

Syahrul Anwar, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Heryani Heryani — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penyalahan narkotika yang terjadi di kalangan remaja semakin meningkat setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dapat merubah tingkah laku psiskis pada pemakainya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) strategi yang diterapkan Polres Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Kota Kuala Tungkal, 2) hambatan yang dihadapi Polres Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Kota Kuala Tungkal, 3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Kota Kuala Tungkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan sosiologis dengan sifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) strategi yang diterapkan Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja meliputi: a) pertemuan dengan tatap muka, b) sosialisasi dengan media. 2) hambatan yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mengalami beberapa hambatan diantaranya: a) kurangnya sumber daya manusia, b) terbatasnya sarana dan prasarana. 3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi bahaya narkotika di kalangan remaja yaitu dengan berbagai macam upaya memanfaatkan akses yang ada agar masyarakat dapat memahami pentingnya bahaya narkoba bagi kesehatan.

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Jamahari Jamahari, Mei Yunida Nur Fitri, Mohd. Yasin — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pelayanan terhadap Masyarakat dalam otonomi daerah diharapkan adanya peran aktif dari fungsi rukun tetangga untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa dan Masyarakat guna untuk mewujudkan Pembangunan desa. Pelayanan terhadap Masyarakat dalam otonomi daerah diharapkan adanya peran aktif dari fungsi rukun tetangga untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa dan Masyarakat guna untuk mewujudkan Pembangunan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dilakukan penelitian tentang Eksistensi Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa serta kendala yang dihadapi dan Upaya yang diambil dalam Pembangunan Desa Di Desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peraturan Kebijakan

Meilin Meilina, Mirna Wati Dewi, Mhd. Fakhrurrahman Arif — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Kedudukan peraturan kebijakan dalam peraturan perundang - undangan tidak dapat dikelompokkan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo-wetgeving (perundang-undangan semu) atau spigelrecht (hukum bayangan/cermin). Kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. Umpamanya, surat edaran (circular) dari seorang menteri atau seorang direktur jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya (internal), dapat dituangkan dalam bentuk surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi, seperti peraturan menteri. Akan tetapi, isinya bersifat mengatur (regeling).

Mencegah Korupsi Dari Hal Kecil: Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di SDN 075/V Sungai Limau Kec. Tungkal Ilir

Sun, 20 Jul 2025 02:10:03 +0000

Mencegah korupsi dari hal kecil dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Program studi Ekonomi Syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nilai kejujuran dan bahaya korupsi di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dan kejujuran menjadi sangat penting untuk membentuk karakter dan moral yang baik di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya nilai kejujuran dan bahaya korupsi, serta membekali peserta dengan keterampilan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan pengembangan budaya sekolah/organisasi yang anti korupsi.

Dari Lokal ke Nasional: Membaca Hasil Pilpres 2024 melalui Survei di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mustakim Mustakim — Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatar belakangi keingin tahuan para peneliti dalam melihat ketersebaran pilihan masyarakat Kabuapten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pemilihan Presiden Tahun 2024 serta dalam kesempatan yang sama melihat berbagai aspek dalam pelaksanaan pemilu tersebut yang salah satunya dituangkan dalam bentuk Survey Pilpres 2024 dengan metode Penelitian Survey Online melalui Google Formulir, penelitian ini menghasilkan aktifitas mahasiswa dalam kerja riset dan dalam subjek penelitian terungkan siknifikansi hasil survey terutama pada pilihan presiden dalam nomor urut 2. Hanya selisih 1 % dari hasil survey, sementara pada pilihan 1. terjadi kelebihan sekitar 7% dan sebaliknya pada pilihan 3. mengalami kekurangan sekitar 8%.