Peran Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mensosialisasikan Kegiatan Sensus Ekonomi 2016
Abstract
Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Salah satu amanat Undang Undang (UU) Nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan Undang Undang No 7 tahun 1960 tentang statistik, adalah Badan Pusat statistic berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan SE sendiri dilakukan pada tahun yang berakhiran enam. SE di Indonesiatelah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1986, 1996 dan 2006. Dan tahun 2016 merupakan tahun pelaksanaan SE berikutnya. Sensus Ekonomi dilaksanakan sepanjang bulan mei yaitu dari tanggal 1 hingga 31 mei 2016. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas wilayah Negara. Tujuannya SE sendiri adalah mengumpulkan seluruh informasi yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tentang performa dan struktur ekonomi Negara baik menurut wilayah, lapangan usaha maupun skala usaha. Memandang begitu penting dan strategisnya kegiatan SE2016 maka BPS selaku lembaga yang ditunjuk oleh Negara dirasa sangat perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh komponen bangsa dan lebih khusus kepada pelaku ekonomi mulai dari sekala mikro hingga makro. Metode penelitian menggunankan deksriptif kualitatif. Humas BPS Prov. Sumatera Barat menjalankan perannya tergolong sangat baik dalam mensosialisasikan kegiatan Sensus Ekonomi 2016 di Prov. Sumatera Barat. Hal ini terbukti dengan dihadirkannya indikator pembanding antara kegiatan Sensus Ekonomi 2006 dengan Sensus Ekonomi 2016. Terdapat peningkatan sebesar 17,6 persen usaha yang terjaring dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Jika dilihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Humas BPS Prov. Sumatera Barat, ini merupakan hal perlu dibenahi. Namun, kendala yang dihadapi oleh BPS Prov. Sumatera Barat merupakan kendala yang umum terjadi pada setiap Instansi Pemerintahan yang ada di Indonesia.
