TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA

Abstract

Latar  belakang  masalah merujuk pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana yang cukup menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam ketentuanya apakah diperbolehkan dan bagaimana sistem yang mengatur Mantan Narapidana Dapat mencalonkan Diri dalam Pemilihan Calon Legislatif dan Masyarakat menjadi tolak ukur apakah mereka memahami apa saja ketentuan yang ada dalam PKPU ini dan Data yang diambil berasal dari Lokasi Penelitian yang dilakukan di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif dengan metode pengamatan, survei dan observasi serta studi kasus Dan lokasi dalam penelitian in iadalah di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pemahaman tentang masalah mantan Narapidana dalam mencalonkan diri dalam Pencalonan Legislatif mempunyai Hak yang sama dan diperbolehkan namun Masyarakat jharus mengetahui dengan mendapatlkan info sesuai dengan latar belakang yang iia punya dan tidak melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Dan Peran Serta dari Lembaga KPU diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui aturan yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman dan tingkat pendidikan dalamkomponen masyarakat terkait dengan undang undnag Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Manatan Narapidana. Kesimpulandaripenelitianiniadalahbahwa Pemahaman dalam wilayah kemasyarakatan sebagain kecil mengerti tentang ketentuan namun sebagian besar tidak memamahaminya sehingga nya diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan politik kepada setiap masyarakat dan warga yang ada agar menjadikan Pemilihan Umum menjadi wadah yang tepat dalam menentukan pemimpin yang akan mengambil kebijakan bagi kemaslahatan umat