Ainul Haq

Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Imam Wahyu Jati, Ahmad Makki, Syaikhan Ali — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip the best interest of the child. Berdasarkan analisis putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, advokat, pekerja sosial, dan korban KDRT, penelitian ini menemukan bahwa meskipun KDRT diakui sebagai faktor penyebab perceraian, pertimbangan tersebut belum secara konsisten dijadikan dasar utama dalam pencabutan hak asuh dari pelaku. Praktik peradilan masih didominasi pendekatan formalistik, seperti usia anak, jenis kelamin, dan kemampuan ekonomi, sementara dampak psikologis, trauma, dan risiko kekerasan berkelanjutan terhadap anak kerap terabaikan. Selain itu, keterbatasan institusional, minimnya pelibatan ahli multidisipliner, serta pengaruh nilai sosial-budaya lokal turut memperlemah penerapan pendekatan yang responsif terhadap kekerasan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional dengan praktik yudisial di tingkat lokal, sehingga penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pendekatan multidisipliner dan penerapan penetapan hak asuh yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan trauma, dan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh.

Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Nurhaliza Lubis, Dewi Noviarni, Mohd Yasin — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

UU No. 16/2019 mengenai perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai perkawinan membahas perubahan Pasal 7 UU No. 1/1974, yang pada dasarnya mengubah usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perubahan ini didasarkan pada PMK No. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan pemeriksaan jiddisial atas pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 sebab dianggap tidak konstitusional dan membeda bedakan (Diskriminatif) antara laki-laki dengan perempuan mengenai perkawinan. Karena berbagai alasan, seperti tekanan keluarga, kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, atau kehamilan di luar nikah, dispensasi kawin sering diajukan ke pengadilan. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini dalam menentukan apakah dispensasi diberikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan nomor 62/pdt.p/2025/pa.ktl, bagaimana prosedur penetapan perkara dispensasi kawin di pengadilan serta upaya yang dilakukan pengadilan agama kuala tungkal kelas IB untuk mengurangi angka permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa segala pertimbangan dan penetapan Pengadilan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. kemudian Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB juga pernah melakukan upaya pengurangan angka permohonan dispensasi kawin berupa Edukasi pernikahan usia dini (EDUNI) dan sosialisasi Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mencegah dan Menekan Angka Perceraian yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dengan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Heryani Heryani, Robin Fernando Putra, Nadia Sabila — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya merupakan persoalan individual, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks masyarakat Melayu yang kolektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, keluarga besar memiliki peran strategis sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran mediasi keluarga dalam mengurangi kecenderungan perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas maupun keterbatasannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologi, melibatkan 23 informan yang terdiri dari pasangan suami-istri yang pernah mengalami krisis pernikahan serta anggota keluarga yang berperan sebagai mediator. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi keluarga berfungsi sebagai jaringan keselamatan sosial yang mampu menunda keputusan perceraian yang impulsif melalui dukungan emosional, legitimasi moral, dan rujukan pada nilai adat Melayu serta ajaran Islam. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kredibilitas moral, sikap imparsial, dan kemampuan empatik mediator. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa mediasi dapat menjadi kontraproduktif apabila dilakukan secara otoriter, bias gender, atau hanya menekankan keutuhan formal pernikahan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan psikologis pasangan. Dengan demikian, mediasi keluarga memiliki potensi besar sebagai mekanisme pencegahan perceraian yang kontekstual dan berkelanjutan, asalkan dilaksanakan secara partisipatif, adil, dan terintegrasi dengan pendampingan profesional serta perlindungan hak individu.

Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Ahmad Mathar, Heryani Heryani, Syaikhan Ali — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Nikah siri masih menjadi fenomena yang menimbulkan persoalan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Walaupun sah menurut syariah, ketiadaan pencatatan perkawinan melemahkan posisi hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menganalisis penafsiran dan penerapan hukum keluarga Islam oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B dalam menghadapi dualitas antara nikah siri dan nikah negara serta relevansinya dengan prinsip keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris melalui kajian putusan pengadilan periode 2020–2025 dan wawancara dengan hakim agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal berperan sebagai arena negosiasi antara syariah, hukum nasional, dan keadilan substansial dengan menerapkan pendekatan kontekstual dan maqasid al-syariah. Namun, ketidakkonsistenan putusan masih terjadi akibat ketiadaan pedoman yurisprudensi yang seragam. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum nasional untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Heryani Heryani, Fathurrahman Fathurrahman, Haris Al-Muzakki — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena KDRT terhadap istri dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifẓ al-‘ird (perlindungan kehormatan), serta mengkaji harmonisasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) melalui pendekatan yuridis-normatif dan penelitian lapangan dengan teknik studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik KDRT di Tungkal Ilir dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan yang bias gender, budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sementara analisis maqāṣid al-syarī‘ah menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan bertentangan dengan tujuan dasar syariah dan tidak memiliki legitimasi dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan substantif antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional dalam isu KDRT, melainkan keduanya saling menguatkan dalam upaya perlindungan korban dan pencegahan kekerasan di ranah domestik.

Eksistensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam

Badruddin Badruddin, Anisaul Husna — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0000

Bimbingan calon pengantin yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa keeksistensinya dalam pelaksanaan bimbingan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang mempelajari fenomena sosial masyarakat tampak dari aspek hukumnya. Adapun pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Kantor KUA Kecamatan Bram Itam, dan masyarakat terutama calon pengantin yang mendaftar kegiatan Bimwin. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam sudah cukup eksis sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Terhadap pelaksanaan pendaftaran bimbingan yaitu gratis. Penjadwalan setiap hari selasa. Kemudian juga eksis bagi para pemateri karena selalu lengkap, baik pemateri dari KUA, Dinkes dan BKKBN. Adapun terkendala oleh beberapa Catin yang tidak bisa membaca tulisan Arab. Adapun kendala yaitu dari Catin yang mengikuti kegiatan, seperti ada yang terlambat mengikuti bimbingan dan bahkan ada yang tidak hadir mengikuti kegiatan bimbingan. Adapun solusi mengatasi kendala permasalahan yaitu dari pihak KUA akan menghubungi yang bersangkutan agar bisa untuk mengikuti Bimwin Catin pada jadwal berikutnya bagi yang tidak hadir. Adapun mengatasi permasalahan mengenai keterlambatan Catin hadir pada pelaksanaan Bimwin, pihak pendaftaran KUA memberikan penjelasan kepada Catin saat pendaftaran, agar mereka pada pelaksanaan datang tempat waktu. Adapun solusi catin yang tidak bisa membaca arab dan mengaji disarakan untuk belajar lagi.